3 Poin yang Harus Dihindari Pemerintah Jika Ingin Majukan Entrepreneurship

3 Poin yang Harus Dihindari Pemerintah Jika Ingin Majukan Entrepreneurship

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan entrepreneurship?  Sebagaimana kita ketahui, entrepreneurship dan birokrasi ibarat dua sisi mata uang yang bertolakbelakang. Entrepreneurship diperlukan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian dan di sisi lain pemerintah biasanya kurang memahami kondisi entrepreneur dan mengekang kebebasan berusaha dengan berbelitnya regulasi.

Pemerintah tidak bisa menciptakan lebih banyak entrepreneur atau memerintah entrepreneur melakukan apa yang mereka inginkan. Akan lebih baik bagi pemerintah untuk memberikan kebebasan bagi entrepreneur. Berikut adalah 3 di antaranya yang Anda perlu ketahui seperti disarikan dari pendapat Peter Klein.

Jangan ciptakan dan perburuk siklus bisnis
Kebijakan pemerintah seharusnya tidak mencampuri perencanaan entrepreneurial, prakiraan dan investasi melalui kebijakan moneter yang buruk.: menciptakan bubble aset dengan secara agresif memperbesar sistem moneter negara, mencoba menjaga kestabilan harga dan upah tenaga kerja dengan menggunakan program stimulus makroekonomi dan menciptakan ketidakpastian yang menahan perkembangan investasi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terus berubah tiap waktu. Para entrepreneur mengandalkan harga pasar untuk membuat penilaian. Kebijakan aktivis yang memanipulasi harga pun bisa menjadi batu sandungan dalam menjalankan fungsi penting.

Jangan memberi dana talangan untuk perusahaan yang bangkrut
Kemajuan ekonomi terus terjadi seiring dengan makin banyaknya entrepreneur yang bereksperimen dengan kombinasi masukan dan keluaran yang berbeda-beda, dan mencoba untuk menemukan kombinasi yang terbukti berhasil dalam kelangkaan sumber daya di kondisi perekonomian yang seperti sekarang. Untuk itu, masukan dari pasar sangat penting perannya. Jika sebuah perusahaan tidak mampu menghasilkan barang dan layanan yang berkualitas baik yang menarik konsumen, perusahaan itu haruslah dilikuidasi dan asetnya dibuka bagi entrepreneur lain yang berminta untuk mencoba kembali dengan strategi dan metode yang berbeda. Untuk alasan ini, pemberian dana talangan, subsidi, dan jaminan/ garansi malah menghambat proses pengarahan pasar sumber daya produktif pada penggunaan yang bernilai paling tinggi daripada memberikan imbalan upaya melobi dan bentuk pencarian pengaruh lainnya dan menghambat gerak maju entrepreneur baru yang berpotensi tinggi tetapi masih memiliki sedikit koneksi politik.

Jangan menerapkan konsep cluster entrepreneurship dan inovasi
Bercermin dari apa yang terjadi di Amerika Serikat, sukses yang mencengangkan dari industri teknologi AS telah menggoda para pembuat kebijakan (baca: pemerintah) untuk berpikir bahwa mereka bisa merekayasa Silicon Valley selanjutnya melalui subsidi yang disertai target, pemberhentian pungutan pajak dan instrumen lainnya. Namun, cluster teknologi muncul dari bawah ke atas bukan sebaliknya. Cluster sering mengandalkan “entitas utama” sebagai jangkarnya, seperti universitas, perusahaan incumbent, institusi penelitian dan semacamnya. Akan tetapi, para birokrat tidak mampu melaksanakannya secara memuaskan  karena tersekat oleh sinyal harga dan insentif dari pasar. Jika entrepreneur diperbolehkan bekerja dengan leluasa, perekonomian negara bisa terus tumbuh berkembang dengan cara yang tidak terbayangkan. (*AP)