Terbuka Sudah Kedok Kereta Api Cepat

Perpaduan antara kepentingan bisnis dan politik

Tiga atau empat perusahaan asal Cina siap mengembangkan kawasan sepanjang rute kereta api.

Rasanya belum ada proses pelaksanaan megaproyek secepat proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Saking cepatnya, proses pembuatan Amdal saja seperti diabaikan. Bahkan pemberian ijin pinjam pakai kehutanan hanya membutuhkan tiga hari.

Megaproyek bernilai US$ 5,5 miliar ini dikerjakan oleh Konsorsium Kereta Api Cepat Indonesia-Cina (KCIC). Saham KCIC sebesar 60% dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sedangkan sisanya dimiliki China Railway International Ltd.

PSBI sendiri merupakan gabungan dari PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan Perkebunan Nusantara VII. Konsorsium tersebut diketuai oleh PT Wijaya Karya.

Dalam peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung di Walini, Bandung, Presiden Jokowi sesumbar bahwa proyek tersebut tidak menggunakan Uang Negara. Tampaknya pengertian tentang Uang Negara Presiden Jokowi harus diluruskan.

Seperrti kita ketahui BUMN adalah milik Negara, jadi penggunaan uang BUMN jelas merupakan uang Negara. Selain itu, demi menjadi pemimpin konsorsium, PT Wijaya Karya harus disuntik uang Rp 4 triliun oleh Negara, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). PMN tersebut telah diangarkan dalam APBN-2016. Sedangkan sumber pendapatan utama APBN adalah dari pajak. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dikatakan tidak menggunakan uang negara?

Sebelum dimulainya Proyek ini sayup-sayup sudah terdengar kabar bahwa Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek properti terselubung. Maksudnya, dengan adanya proyek tersebut akan membuat harga tanah di sepanjang rute kereta akan naik pesat, terutama di tanah di sekitar titik pemberhentian kereta,

Kabar tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Direktur Utama Wijaya Karya, Bintang Prabowo dalam suatu kesempatan berkata bahwa ada tiga atau empat perusahaan asal Cina siap mengembangkan kawasan sepanjang rute kereta api. Perusahaan Cina tersebut kemungkinan akan bergandeng tangan dengan perusahaan dalam negeri yang merupakan perusahaan proxy-proxy mereka untuk mengarap proyek properti tersebut.

Sayangnya, perusahaan properti proxy-proxy perusahaan Cina terkenal malas membangun perumahaan untuk rakyat. Dipastikan mereka hanya akan mengembangkan rumah untuk golongan atas saja. Justru, tanah rakyatlah yang akan terkikis akibat proyek properti tersebut.

Sebenarnya, terlihatnya Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek properti terselubung sudah tercium dari jumlah titik pemberhentian. Bayangkan saja, panjang jalur Jalur kereta api hanya 142 Km, tapi jumlah titik pemberhentian sampai empat titik.

Dengan jalur sependek itu tapi jumlah titik pemberhentian sampai empat, dipastikan kereta api tidak dapat dipacu secara maksimal. Kalau tidak dapat dipacu dengan maksimal, buat apa memakai teknologi kereta api cepat.

Keunikan lain dari proyek ini adalah target penyelesain hanya dua tahun. Artinya, pada awal tahun 2019 diperkirakan proyek ini akan selesai. Seperti kita ketahui, tahun 2019 merupakan tahun politik. Karena pada tahun tersebut akan diadakan pemilihan DPR/DPRD dan Presiden. Jadi dikebutnya Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung memang merupakan perpaduan antara kepentingan politik dan bisnis bukan kepentingan rakyat.